Selasa, 09 Oktober 2012

14 PRINSIP ADMINISTRASI HENRY FAYOL

14 PRINSIP ADMINISTRASI HENRY FAYOL 1. Pembagian kerja, Prinsip ini sama dengan “pembagian kerja” Adam Smith. Spesialisasi menambah hasil kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien. 2. Wewenang, Manajer harus dapat member perintah. Wewenang memberikan hak ini kepadanya,. Tetapi wewenang berjalan seiring dengan tanggung jawab. Jika wewenang digunakan, timbullah tanggung jawab. Agar efektif, wewenang seorang manajer harus sama dengan tanggung jawabnya. 3. Disiplin, Para pegawai harus mentaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, suatu saling pengertian yang jelas antara manajemen dan para pekerja tentang peraturan organisasi serta penerapan hukuman yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut. 4. Kesatuan komando, Setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan. 5. Kesatuan arah, Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seorang manjer dengan menggunakan sebuah rencana. 6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kepentingan seorang pegawai atau kelompok pegawai tidak boleh mendahulukan kepentingan organisasi secara keseluruhan. 7. Remunarasi, Para pekerja harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan. 8. Sentralisasi, ini merujuk kepada sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan itu disentralisasi (pada manajemen) atau disentralisasi (pada para bawahan) adalah proporsi yang tepat. Kuncinya terletak pada bagaimana menemukan tingkat sentralisasi yang optimal untuk setiap situasi. 9. Rantai scalar, Garis wewenang dari manajemen puncak sampai ke tingkat yang paling rendah merupakan rantai scalar. Komunikasi harus mengikuti rantai ini. Tetapi, jika dengan mengikuti rantai tersebut malah tercipta kelambatan, komunikasi silang dapat diizinkan jika disetujui oleh semua pihak, sedangkan atasan harus diberitahhu. 10. Tata tertib, Orang dan bahan harus ditempatkan pada tempat dari waktu yang tepat. 11. Keadilan, Para manajer harus selalu baik dan jujur terhadap para bawahan 12. Stabilitas masa kerja para pegawai, Perputaran (turnover) pegawai yang tinggi adalah tidak efisien. Manajemen harus menyediakan perencanaan personalia yang teratur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan harus selalu adda pengganti 13. Inisiatif, Para pegawai yang diizinkan menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana 14. Esprit de corps, Mendorong team spirit akan mmembangun keselarasan dan persatuan di dalam organisasi (dari sebuah sumber buku). Efisiensi Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Menurut definisi ini, efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Kedua unsur ini masing-masing dapat dijadikan pangkal untukmengembangkan pengertian efisiensi berikut. 1. UNSUR KEGIATAN Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efisiensi kalau suatu hasil tertentu tercapai dengan kegiatan terkecil. Unsur kegiatan terdiri dari 5 subunsur berikut : Pikiran, Tenaga, Bahan, Waktu, Ruang Pengertian efisiensi dilihat dari unsur kegiatan dapat diperjelas dengan gambar berikut : Menurut gambar di atas, kegiatan terkecil C mewujudkan efisiensi karena memberikan perbandingan yang terbaik, yaitu paling sedikit menggunakan kegiatan, tetapi dapat mencapai suatu hasil tertentu yang dikehendaki. Sebagai contoh, disebutkan ada 3 calon juru ketik yang diuji. Masing-masing calon diberi sebuah dokumen yang sama untuk disalin. Calon A menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 menit, calon B menyelesaikan tugasnya dalam waktu 25 menit, dan calon A menyelesaikan tugasnya hanya dalam waktu 20 menit. Dalam hal ini, calon C mewujudkan efisiensi, yaitu perbandingan terbaik antara kegiatan dan hasilnya, terutama dilihat dari unsur waktu. Apabila dilihat dari unsur tenaga, kiranya ia juga menggunakan tenaga paling kecil dan mengucurkan keringat yang paling sedikit. Calon C adalah orang yang efisien di antara ketiga calon yang ada. 1. UNSUR HASIL Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efisiensi kalau dengan suatu kegiatan tertentu mencapai hasil yang terbesar. Unsur hasil terdiri dari 2 subunsur berikut, yaitu : - Jumlah (kuantitas) - Mutu (kualitas) Pengertian efisiensi dilihat dari unsur hasil dapat diperjelas dengan gambar berikut : Menurut gambar di atas, hasil terbesar C mewujudkan efisiensi karena memberikan perbandingan yang terbaik, yaitu paling banyak memberikan hasil berdasarkan suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh, disebutkan ada 3 calon juru ketik yang diuji. Masing-masing calon diberi waktu selama 30 menit untuk mengetik suatu buku yang sama. Calon A menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan 4 lembar halaman, calon B menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan 6 lembar halaman, dan calon C menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan 8 lembar halaman. Dalam hal ini, calon C mewujudkan efisiensi, yaitu perbandingan terbaik antara kegiatan dan hasilnya, terutama dilihat dari unsur kuantitas dikarenakan yang bersangkutan mempunyai hasil terbanyak/terbesar. Dengan kata lain, calon C adalah orang yang efisien di antara ketiga calon yang ada tersebut. Efisiensi merupakan sebuah konsep yang bulat pengertiannya dan utuh jangkauannya. Hal ini berarti bagi efisiensi tidak tepat dibuat tingkat-tingkat perbandingan derajat, seperti “lebih efisien” atau “paling efisien”. Efisiensi adalah perbandingan terbaik di antara 2 unsur kegiatan dan hasilnya. Oleh karena itu,tidaklah mungkin dikatakan perbandingan yang “lebih” atau “paling” terbaik. Kemungkinannya adalah efisiensi dan nonefisiensi. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Sebagai contoh untuk menyelesaikan sebuah tugas, cara A membutuhkan waktu 1 jam sedang cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain tugas tersebut dapat selesai menggunakan cara dengan benar atau efisiensi. Efektifitas adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar sedangkan yang efisien barangkali memakan waktu yang lama. Sehingga sebisa mungkin efektivitas dan efisiensi bisa mencapai tingkat optimum untuk kedua-duanya Konsep produktivitas kerja dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasian. Dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sedangkan dimensi keorganisasian melihat produktivitas dalam kerangka hubungan teknis antara masukan (input) dan keluaran (out put). Oleh karena itu dalam pandangan ini, terjadinya peningkatan produktivitas tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas, tetapi juga dapat dilihat dari aspek kualitas. Kedua pengerian produktivitas tersebut mengandung cara atau metode pengukuran tertentu yang secara praktek sukar dilakukan. Kesulitan-kesulitan itu dikarenakan, pertama karakteristik-karakteristik kepribadian individu bersifat kompleks, sedangkan yang kedua disebabkan masukan-masukan sumber daya bermacam-macam dan dalam proporsi yang berbeda-beda. Produktivitas kerja sebagai salah satu orientasi manajemen dewasa ini, keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas pada dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu pertama faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung, dan kedua faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung. Contoh: individu bekerja dalam lingkup sebuah instansi, di instansi tersebut beliau mempunyai peran masing-masing. Dari peran tersebut muncullah fungsi dan akan menghasilkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dikerjakan. Dari hasil-hasil tersebut menghasilkan produktivitas contoh membuat laporan keuangan sebuah perusahaan dengan prinsip efesien dan efektif salah satunya merupakan contoh dari produktivitas kerja. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnyarumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta. 1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi : 1. Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 2. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. Karakteristik Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu: 1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna. 2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik. 3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien. 4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan. 5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan. Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, cara pemerintah dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah publik. Inilah bentuk pemerintahan yang paling diidam-idamkan oleh setiap bangsa dan negara. Good governance hanya bisa tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, yakni warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, dan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan diri dalam segala persoalan. Tujuan Good Good Governance Tujuan Good Governance sebenarnya adalah mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dengan adanya akuntabilitas dan transparanitas dalam pemerintahan membuat pemerintahan menjadi lebih bail lagi apalagi kalau sudah didukung oleh Reformasi Birokrasi. • Menurut UNDP, prinsip-prinsip good governance atau tata kepemerintahan yang baik meliputi: 1. Partisipasi. Artinya bahwa setiap warga negara baik langsung maupun melalui perwakilan, memiliki suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan. 2. Hukum (rule of law). Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama terkait dengan hak-hak asasi manusia. 3. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan informasi. 4. Ketanggapan (responsiviness), yang berarti bahwa berbagai upaya lembaga dan prosedur-prosedur harus ditujukan untuk melayani stakeholder secara baik dan aspiratif. 5. Berorientasi pada konsensus. Good governance menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk kemudian diambil pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dan mencakup semua. 6. Kesetaraan (equity). Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta persamaan di depan hukum. 7. Efektifitas dan efisiensi, yaitu terkait dengan penggunaan sumber-sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna. Bappenas RI juga mengajukan 14 prinsip-prinsip yang menunjukkan tata kepemerintahan yang baik atau good governance yaitu: 1. Wawasan ke depan (Visionary) yang menunjukkan adanya kejelasan dan ketepatan visi, strategi, tujuan dan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. 2. Keterbukaan dan transparansi, ditampilkan dengan tersedianya akses dan informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. 3. Partisipasi masyarakat, ditampilkan adanya penyelenggaraan pemerintahan negara secara partisipatif dan metode pengambilan keputusan berdasarkan konsensus bersama. 4. Akuntabilitas, dengan indikasi kesesuaian pelaksanaan program dan kebijakan dengan standar prosedur pelaksanaan kebijakan. 5. Supremasi hukum, ditampilkan dengan kepastian dan penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggarnya. 6. Demokrasi, ditampilkan dengan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi, kesempatan yang sama untuk setiap warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. 7. Profesionalisme dan transparansi, ditampilkan dengan kinerja yang baik, taat azas, kreatif dan inovatif, dan berkualifikasi di bidangnya. 8. Daya tanggap (responsiveness), tersedianya layanan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya. 9. Efisien dan efektif, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat guna dan berdaya guna. 10. Desentralisasi, ditampilkan dengan kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan pemerintahan negara. 11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. 12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan, ditampilkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan tersedianya fasilitas-fasilitas untuk masyarakat yang tidak mampu. 13. Komitmen pada lingkungan hidup. 14. Komitmen pada pasar yang fair, yaitu tidak ada monopoli, berkembangnya masyarakat, dan kompetisi yang sehat. Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2200518-prinsip-prinsip-good-governance/#ixzz1nNY2hRKh

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international voip calls