Selasa, 09 Oktober 2012

Masalah Ekonomi Politik dan Pemecahan Masalahnya

Sejak krisis 1997, maka semua orang menyadari betapa terkaitnya masalah-masalah ekonomi dengan masalah-masalah politik. Bagaimana kejatuhan rezim Suharto sangat terkait erat dengan kejatuhan perekonomian bangsa Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan dampak dari pengaruh kapitalis global, dimana kondisi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia yang sedang berada pada posisi paling bawah. Krisis ini tak lepas dari pengaruh globalisasi internasional yang membawa angin segar bagi dominasi paham Neo-Liberal yang berorientasi pada kebebasan pasar dan profit. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah diakibatkan oleh kegagalan implementasi kebijakan pemerintah yang pada waktu zaman orde baru lebih memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur ekonomi belaka tanpa memperhatikan dampaknya bagi kehidupan sosial bermasyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat itu hanya menjadi bayangan semu bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Dan ketika sistem itu runtuh, rakyat yang hanya menikmati pertumbuhan ekonomi semu tersebut dipaksa untuk melunasi biaya sosial politik yang sedang mengalami krisis kepercayaan yang hebat di Indonesia. Potensi modal asing yang telah terinvestasi di Indonesia pada akhirnya hanya menjadi beban yang berat bagi rakyat bukan sebaliknya sebagai daya penumbuhan kekuatan masyarakat Indonesia. Karena itu dapat disaksikan secara nyata, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan sebagai konsekuensi mutlak dari pengaruh kapitalisme dunia, serta diiringi oleh meningkatnya tindak kriminalitas dan kesenjangan social pada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang oleh para aktor birokrasi dan termonopolinya pasar oleh segolongan elite yang menguasai faktor-faktor produksi vital, yang kemudian dimanfaatkan oleh para kapitalis untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya melalui monopoli pasar, sehingga memperburuk tatanan sosial ekonomi yang telah ada. Akan tetapi sesungguhnya pendekatan ekonomi-politik jauh lebih dalam daripada hanya hubungan antara ekonomi dan politik maupun penataan kelembagaan dan isu good-governance dari Bank Dunia. Ekonomi–politik adalah pendekatan yang mengupas/ menganalisis pola hubungan dan pola kepentingan berbagai golongan dan kelas yang terkandung dalam berbagai proses perubahan ekonomi modern, khususnya ekonomi modal (ekonomi kapitalisme). Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi politik dipengaruhi oleh faktor Politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pada bidang politik penyakit Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme banyak menjangkiti para pemimpin dan pengambil keputusan di instansi pemerintah. Hutang luar negeri menjadi sasaran dan peluang untuk melakukan korupsi sehingga proyek - proyek hanya menjadi simbol gerak ekonomi yang tidak efisien. Pada bidang ekonomi transaksi global yang serampangan tanpa memperhitungkan kemampuan daya pengaman di dalam negeri, krisis, hutang luar negeri yang berujung pada krisis kepercayaan, sehingga menghasilkan struktur ekonomi yang tidak adil dan merugikan rakyat banyak. Inilah yang menjadi penyebab langsung dari kebangkrutan ekonomi nasional. Masalah perubahan dan transformasi sosial dari berbagai kelas dan golongan sepanjang sejarah terkait erat dengan bagaimana berlangsungnya proses pemupukan modal dan akumulasi kekayaan di masyarakat. Hal ini yang semakin lama semakin menciptakan kesenjangan di antara berbagai golongan/kelas di masyarakat, yaitu : kaum kaya dan kaum miskin; kaum tani dan kelompok industrialis; kelompok pekerja dan kelompok majikan; kelas pengusaha dan kelas buruh. Ini adalah analisis ekonomi politik, yaitu keterkaitan mendalam antara hubungan-hubungan sosial-ekonomi dengan kekuasaan (politik). Pada ekonomi hak-hak dasar ekonomi tidak dijalankan sepenuhnya hal ini dapat terlihat dari maraknya kasus-kasus terhadap penyalahgunaan hak-hak dasar ekonomi. Seperti PHK massal yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia yang merngakibatkan banyaknya para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. situasi ekonominya tidak juga membaik-baik, terutama karena situasi politiknya yang serba tidak pasti. Secara awam, orang kini mengerti hubungan antara ekonomi dengan politik. Bahkan kini para ekonom ortodoks, mulai menyadari keterbatasan ilmu ekonominya dan mulai memasukkan faktor politik ke dalamnya. Tidak bisa lagi hanya mengutak-atik instrumen ekonomi makro, moneter dan fiskal; tetapi juga harus mengutak-atik masalah demokrasi, penegakan HAM atau proses pelembagaan politik. VISI INDONESIA 2030 Untuk membangun visi dan misi Indonesia yang terukur, kita dapat mengekstraknya dari Pembukaan dan UUD 45 baru dan meredefinisi visi dan misi Indonesia menuju 2030. Usulan atau proposisi terhadap Visi Indonesia 2030 adalah "Indonesia yang Mandiri, Humanis, Modernis, Demokratis, dan Kredibel." Misi Indonesia 2030 dapat mencakup: Mentransformasi Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dalam ekonomi yang berbasis pada pengetahuan. Mentransformasi kehidupan rakyat menuju kepada kehidupan yang humanis dan berwawasan lingkungan. Mentransformasi seluruh kegiatan ekonomi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi tepat guna dan modern yang berbasiskan pada kapabilitas domestik terbuka. Mentransformasikan praktik kegiatan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya bangsa, dan lingkungan secara demokratis dengan supremasi hukum. Meningkatkan kredibilitas bangsa dan negara di mata rakyat Indonesia sendiri dan pada lingkungan internasional. Ada beberapa ukuran pencapaian utama dalam Visi Indonesia 2030 versi Yayasan Indonesia Forum yang dapat dipersoalkan. Pertama, pencapaian GDP US$5,1 triliun pada laju pertumbuhan riil 7,62% adalah suatu angka yang bombastis, nilai ini setara dengan Rp45.900 triliun pada kurs Rp 9.000. Untuk mencapai GDP US$5,1 triliun pada 2030 diperkirakan dibutuhkan pertumbuhan tahunan 11,54% dengan basis GDP 2006 yang baru mencapai Rp3.338, 19 triliun. Pertumbuhan dua digit tidaklah realistis dapat dicapai sepanjang tahun. Bila saja pemerintah mampu menekan terjadinya perampokan dari underground economic activity, baik dari jalur legal maupun ilegal yang masuk dalam transaksi moneter maupun transaksi nonmoneter, diprakirakan ada ratusan triliun rupiah yang bisa didayagunakan sebagai awal investasi. Sebagai ilustrasi, seandainya nilai itu mencapai Rp400 triliun dan masuk dalam sistem perbankan, maka akan terjadi pelipatgandaan investasi hingga 10 kali lipat yaitu Rp4.000 triliun. Ini jumlah fantastis yang dapat mendongkrak pertumbuhan sektor riil secara masif. Kedua, Indonesia masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia, pendapatan perkapita US$18.000, dan 30 perusahaan termasuk 500 kelas dunia. John Hawksworth, Head of Macroeconomics Pricewaterhouse Coopers UK dalam Economic Outlook Maret 2007 menyatakan bahwa berdasarkan distribusi PDB dan PPP (purchasing power parity) memprakirakan bahwa negara non OECD akan mencapai GDP sebesar itu pada 2050, bahkan untuk global top 50 city hingga 2020 kita hanya menyumbang satu kota, yaitu Jakarta. Selanjutnya, untuk kemungkinan masuknya 30 perusahaan Indonesia dalam kelompok 500 perusahaan kelas dunia, juga beraroma sumir. Hanya segelintir perusahaan publik dari Indonesia yang masuk dalam the Global 2000 versi Forbes (29 Maret 2007), seperti Telkom (835), BCA (1.149), BRI (1.202), dan Bank Mandiri (1.425). Untuk merangsek ke situ harus ada semacam quantum leap. Ketiga, pengelolaan alam yang berkelanjutan masih menjadi mimpi di siang bolong. Sejumput ingatan saya menerawang pada Agenda 21 Indonesia mengenai Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dirilis pada 1996 oleh Kantor Menneg LH. Lebih 10 tahun berlalu kita bukannya mengalami kemajuan, bahkan kemunduran yang luar biasa. Hal ini diperburuk lagi dengan adanya bencana alam yang konon bukan karena alam sendiri, tetapi karena ulah manusia. Secara tegas ini menoreh noktah merah bahwa pendekatan perilaku dapat diamputasi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Untuk itu, supremasi hukum harus tegak menjadi panglima dalam setiap regulasi. Keempat, terwujudnya kualitas hidup modern yang merata. Persoalan negeri ini adalah masalah redistribusi aset yang sudah merangsek sejak negara ini merdeka. Otonomi mungkin membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi tidak signifikan dalam hasil. Ini terjadi karena banyak yang tidak mengindahkan lagi aturan main, etika dan hukum, bahkan banyak kepentingan dimuati oleh kepentingan kelompok dan kekuatan bargaining position. Apa arti teori Persekutuan segitiga (triple alli­ance)? Teori ini berbicara tentang tiga unsur: negara, burjuasi nasional dan modal asing. Untuk pengembangan industri, modal asing dibutuhkan. Tapi, supaya modal asing tidak terlalu mendominasi negara, maka negara memperkuat peran burjuasi nasional untuk mengimbangi pengaruh modal asing. Penguatan burjuasi nasional oleh negara juga dipakai untuk mendapatkan kekuatan politik dari dalam negeri. Tanpa ini, negara akan dituduh sebagai boneka atau antek modal asing. Dengan demikian, terjadi semacam "persekutuan"antara tigakomponen ini. Setiap komponen mengambil keuntungan dari kerjasama ini.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international voip calls